Wajib Lapor LHKPN

Berdasarkan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 7 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran,  pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 700/ 4 tahun 2016 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 700/ 10 tahun 2017 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kami sampaikan Wajib Lapor harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Pejabat Struktural Eselon I, II, III, dan IV
2. Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri
3. Auditor/P2UPD/Audiwan di Inspektorat